2 Ranperda Akan Dibahas, Ini Pandangan Fraksi DPRD Tabanan Saat Rapat Paripurna

278
Pandangan Fraksi DPRD Tabanan Terhadap 2 Ranperda

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Setelah diusulkan Pemkab Tabanan, DPRD Tabanan akhirnya menggelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap 2 Ranperda Tabanan, Rabu (10/10/2018).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dan Wakil Ketua DPRD Ni Made Meliani serta anggota DPRD lainnya.

Sementara dari Pemerintah Tabanan, di Wakili oleh Bupati Tabanan I Komang Gde Sanjaya dan unsur Forkompinda lainnya.

2 Ranperda yang akan dibahas yakni, Rancangan peraturan daerah kabupaten tabanan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Rancangan peraturan daerah kabupaten tabanan tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten tabanan pada P.T Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

Seperti pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Nyoman Arnawa menyebutkan Terkait dengan pembahasan RAPBD 2019 ini, secara umum  Fraksi PDIPerjuangan mendesak agar pembahasan lebih detail dilakukan pada tingkat komisi-komisi sehingga dapat dievaluasi secara menyeluruh, mengingat pendapatan daerah kita mengalami penurunan, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan terutama pada sector pajak dengan tanpa membebani rakyat.

Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya intensifikasi dengan mengefektifkan pungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pungutannya, dan ekstensifikasi dengan melakukan upaya-upaya yang dapat menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau lazimnya disebut menggali pajak baru.

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 1,184 triliun lebih atau sebesar 63,35% dan belanja lansung sebesar Rp 685,252 milyar lebih atau  36,65% dari julah belanja. Hal ini mengindikasikan belum terciptanya tingkat efisiensi belanja  sesuia tugas pokok pada SKPD, sehingga perlu langkah-langkah untuk lebih mengefektifkan anggaran dengan melakukan desiplin, penghematan dengan benar-benar diperuntukkan pada program prioritas yang telah ditentukan.

Terhadap Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit  Bali Mandara Provinsi Bali.

Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan setuju kedua Ranperda ini dibahas lebih detail sesuai dengan mekanisme di dewan.

Sementara itu Fraksi Nasdem dan Hanura di sampaikan I Ketut Suardiana menyebutkan Fraksi Partai Nasdem Hanura sangat menghargai semua upaya yang telah dilakukan oleh  Bupati beserta seluruh jajaran dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Sebagai mitra konstruktif,  pada kesempatan yang baik ini kami dari Faksi Nasdem dan Hanura akan menyampaikan beberapa  masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan sekaligus sebagai pandangan umum kami terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD dan  Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali tahun anggaran 2019.

Fraksi Demokrat yang di sampaikan I Gusti Made Purnayasa menyampaikan Pembiayaan pada Rancangan APBD TA 2019 hanya bersumber dari SILPA TA 2018 yang diprediksi sebesar Rp. 20,00 milyar.

Dari tahun ke tahun rasanya Rancangan APBD selalu mencantumkan penerimaan dari pembiayaan SILPA hanya sebesar Rp. 20,00 milyar padahal kenyataannya selalu jauh lebih besar dari itu seperti contoh SILPA TA 2017 sebesar Rp. 65,168 milyar lebih. Kami Fraksi Partai Demokrat mengharapkan penerimaan dari SILPA benar – benar dihitung dengan cermat sesuai dengan prognosis pelaksanaan APBD TA 2018 sehingga diharapkan nilai yang didapat lebih besar dari Rp. 20,00 milyar, dimana akan berakibat kita bisa menambah beberapa kegiatan yang benar – benar sangat dibutuhkan masyarakat yang sebelumnya masih tertunda karena keterbatasan dana.

Terhadap Rancangan Perraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 yang diajukan, kami Fraksi Partai Demokrat sependapat dan sepakat untuk dibahas lebih lanjut, mengingat hal ini sudah rutin kita laksanakan setiap tahun. Akhirnya kami Fraksi Partai Demokrat setuju menerima seluruh Rancangan  Perda yang diajukan.

Sementara itu Fraksi Golkar yang di sampaikan I Made Asta Darma menyampaikan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja, penggunaan anggaran harus di lakukan secara selektif dan prioritas agar sasaran yang  diinginkan dapat tercapai secara baik.

Peraturan pemerintah Nomer 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam permendagri NO 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah hal ini subtansinya  ditekankan kepada sinergitas dan sikronisasi antara  kebijakan pemerintah pusat dan daerah hal ini selanjutnya dituangkan ke dalam KUA dan PPAS yang disepakati antara eksekutif dan legislatif .

Terkait dengan hal tersebut diatas kita harus mengertikan prinsip – prinsip penyusunan APBD yaitu sesuai dengan tepat waktu , transparan  , partisiatif dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah lainnya.

Ada juga langkah – langkah yang perlu di lakukan pemerintah dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2019. Dari penyusunan RKPD , KUA,PPAS di lanjutkan dengan nota kesepakatan keuangan kebijakan umum APBD , penyampain  surat edaran kepada daerah dilanjutkan dengan penyusunan Ranperda tentang APBD dan penyabaran APBD.

Fraksi Gerindra yang di bacakan I Made Bugiarta menyampaikan Fraksi Gerindra menyepakatiKedua buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas untuk dibahas lebih lanjut dan segera dibentuk kelompok kerja antara Eksekutif dan Legislatifsesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing sehingga ketiga buah Rancangan tersebut segera bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Rancangan Pendapatan Daerah untuk tahun berikutnya agar lebih ditingkatkan sehingga lebih banyak kegiatan dan program yang bisa tercapai demi kepentignan masyarakat Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi lebih banyak penyediaan lapangan kerja sehingga pengentasan kemiskinan dapat terwujud.

Penambahan penyertaan modal pada PT. Penjamin Kredit Bali Mandara agar berimbang antara hak dan kewajiban dengan pengawasan Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap hak yang diperoleh sehingga pemberdayaan perekonomian masyarakat dapat berjalan sesuai harapan.Penambahan dana sebesar Rp. 200.000.000 kami kira sudah cukup karena pendapatan daerah Kabupaten Tabanan menurun untuk tahun ini. Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra untuk dapat ditindaklanjuti sehingga lebih sempurnanya Rancangan Peraturan Daerah tersebut. (mp)