BAP DPD RI Kunker di Bali, Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

247
Rombongan BAP DPD RI saat diterima Sekda Provinsi Bali I Dwea Made Indra di Kantor Gubernur Niti Mandala Renon Rabu ( 30/1/2019), siang

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali atas sejumlah proyek di Bali, menjadi focus perhatian anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Pemerintah Daerah (DPD) RI. Hal itu terungkap saat BAP DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Rabu (30/1/2019).

Rombongan BAP DPD RI yang iktu serta dalam kunker kali ini yaitu; Mamberob Y. Rumakiek, A.A. NGR Oka Ratmadi, Fahira Idris, KH. Ahmad Sadeli Karim, Badikenita B.R Sitepu,  WA Ode Hamsinah Bolu, H. Lalu Suhaimi SImy dan Pdt Careles Simaremare.

Selama di Bali BAP DPD RI mengagendakan rapat konsultasi bersama BPK Perwakilan Provinsi Bali dan Pemprov Bali. Rapat kerja pertama dilaksanakan pagi pukul 09.30 Wita  di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bali Jl. Panjaitan Denpasar Bali diterima langsung oleh Ketua Sri Haryoso Suliyanto beserta jajaran BPK perwakilan Bali lainnya.

Pimpinan BAP/DPD Mamberob Y. Rumakiek (asal daerah pemilihan Papua Barat-Red) mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Bali untuk memperoleh informasi sejauh mana rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang merugikan dan/ataumdapat merugikan negara secara menyimpang dari ketentuan perundang-udangan telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya, termasuk juga untuk mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langklah dan kendala-kendala yang menyangkut kasus-kasus yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, terang Rumakiek.

Lanjut Rumakiek, ada beberapa temuan pemeriksaan BPK Tahun 2018  dan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti pada entitas pemerintah daerah meliputi; Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan dan Kabupaten Jembrana, imbuhnya.

Pada kesempatan ini Ketua BPK Sri Haryono Suliyanto menyampaikan pihak BPK telah melakukan konsultasi dengan pihak Pemprov dan Kabupaten/Kota yang masih ada temuan. Lanjut Sri, secara umum Bali relative mendapat penilaian yang bagus diatas rata-rata nasional, hal itu tidak lepas dari faktor budaya masyarakat Bali yang cendrung kearah kejujuran. “Faktor budaya sangat berpengaruh,” pungkas Sri Haryono.

Sementara saat rapat konsultasi dengan Pemprov Bali, rombongan BAP DPD RI diterima oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta perwakilan inspektorat Provinsi  Bali dan kabupaten/kota bertempat di Kantor Gubernur Bali Niti Mandala Renon, siang.

Sekda Dewa Made Indra menjelaskan, walaupun sejumlah kabupaten/kota masih ada temuan, namun semuannya sudah mengarah pada penyelesaian. Secara keuangan sudah selesai, tinggal masalah administrasi saja, ujar Made Indra. (*kr).