Biaya Obat BRSUD Tutupi Defisit Pemkab Tabanan Rp 31 M

310
Ilustrasi (ist)

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan akhirnya menggunakan dana Silpa BRSUD Tabanan tahun 2017 untuk menutupi defisit anggaran Rp31 miliar. Dimana dana Silpa Rp13 miliar tersebut, direncanakan untuk membeli obat. Sehingga, pihak BRSUD terancam ngutang untuk membeli obat.

Direktur BRSUD Tabanan, dr Nyoman Susila mengatakan, silpa tesebut memang untuk membeli obat. Menurutnya dengan diminta dana tersebut, tentu ada pengaruhnya di likuiditas (kemampuan untuk membayar).

“Mau bagaimana lagi karena kondisi seperti itu, dana Silpa kan memang bisa digunakan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 jika diminta oleh Bupati,” sebutnya.

Meskipun diminta, untuk pembelian obat masih bisa terpenuhi. Namun, karena modal awal dalam membeli obat atau operasional tidak ada sehingga pihak BRSUD ngutang sementara. “Kita masih punya piutang sekitar Rp17 miliar dari BPJS untuk tagihan bulan Juli dan Agustus sehingga pembelian obat masih aman,” tandasnya.

Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja menyebutkan, defisit Rp 31 Miliar direncanakan akan ditutupi oleh BKK sebesar Rp 10 Miliar dan menggunakan Silpa BRSUD Tabanan sebesar Rp 13 Miliar. “Sisanya itu sekitar lagi Rp 7 Miliar lebih akan didapat dari Silpa lainya. Intinya tidak ada anggaran dipangkas,” tegasnya.

Menurutnya, untuk pembelian obat memang urgent, tetapi ada yang lebih urgent dari hal tersebut. “Sementara masih bisa digunakan (Silpa). Harapanya nanti ada untuk membeli. Kan ini belum teranggarkan, baru mau dianggarkan. Jadi yang mau dianggarkan kami tunda dulu, kalau yang sudah dianggarkan tidak bisa dikutak katik.

“Selain anggaran tersebut saat ini juga masih menunggu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berbentuk Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung untuk menjadi tambahan. Hanya saja, nilai anggaran masih belum diketahui.

“Saat ini kita belum dapat surat resmi berapa kita dapat BKK dari tiga sumber ini. Harusnya sudah ada, tapi kami sudah koordinasikan dan masih menunggu instruksi Bupati Badung,” terangnya.(ka)