Dewan Desak Pemkab Tabanan Segera Buatkan Regulasi Terkait BLT Dampak COVID-19

541
Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif, Senin (27/4/2020).

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – DPRD Tabanan mendesak Pemkab Tabanan segera buatkan regulasi pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dampak virus Corona (COVID-19).
Karena Pemerintah pusat pun telah mengeluarkan kebijakan untuk bisa mengurangi dampak tersebut khususnya pada penduduk miskin.
Untuk itu jumlah penerima BLT di kabupaten Tabanan data dari Dinas Sosial sebanyak 11 ribu dan akan mendapatkan Rp 800 ribu termasuk dari program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 200 ribu.

Hal itu terungkap saat Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif, Senin (27/4/2020).

Dalam kesempat tersebut Ketua Komisi I I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, rapat kerja kali digelar untuk mendapatkan informasi regulasi terkait mekanisme pemberian BLT kepada masyarakat. Baik adanya perubahan Permendes serta tindakan yang akan diambil oleh eksekutif.

Ketua DPRD I Made Dirga yang turut hadir pada rapat kerja tersebut memberikan apresiasi atas kinerja eksekutif baik dari Camat dan OPD, ataupun dari anggota dewan dalam sosialisasi pencegahan wabah Covid- 19.

Disamping itu Dirga juga mengharapkan adanya pola maksimal yakni pemerataan setiap desa yang menganggarkan dana desa untuk BLT kepada masyarakat. “Untuk itu pemerintah daerah diharapkan bersinergi antar desa adat, dinas dan pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam memberikan BLT kepada masyarakat,”harapnya.

Baca Juga:  Jerinx SID Penuhi Panggilan Polda Bali

Caranya dengan membuat regulasi yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan diatasnya. Dan tentu adanya pola maksimal yakni pemerataan setiap desa yang menganggarkan dana desa untuk BLT kepada masyarakat.

Untuk anggaran yang diperlukan pemerintah dalam upaya pencegahan pandemi covid-19 sebesar Rp 103 miliar. Sedangkan anggaran yang ada saat ini Rp 40 miliar, Sehingga ada kekurangan anggaran sekitar Rp 73 miliar,”kata Dirga.

Dengan kekurangan anggaran Dirga berharap adanya pengalihan anggaran untuk  kegiatan yang skala prioritas baik di bidang kesehatan, pendidikan serta perbaikan ekonomi masyarakat dan menunda kegiatan yang masih bisa ditunda.

Semntara itu Asisten 1 Setda Tabanan I Wayan Miarsana menyampaikan bahwa untuk Pekerja  Migran Indonesia (PMI) sudah disiapkan baik sarana dan prasarana dalam karantina selama 14 hari melalui satgas Covid- 19 Tabanan.

Dinas Sosial Tabanan mendata penerima BLT sebanyak 11 ribu dengan rentangan waktu 9 bulan.Bagi penerima BLT ini akan didata ulang agar lebih update sehingga kemungkinan perubahan data bisa direkap.

Terkait perubahan permendes berupa perubahan kebijakan dipusat yakni dana desa untuk BLT kepada masyarakat desa dan pengadaan APD bagi tenaga medis. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)akan melaksanakan sosialisasi kepada forum perbekel terkait regulasi perubahan permendes.

Baca Juga:  Bupati Badung Ajak Seluruh ASN dan Pegawai Ikut Sosialisasikan Kebijakan

Kepala Bapelibang Tabanan IB Wiratmaja menyampaikan penundaan pengadaan belanja langsung dan tidak langsung baik dari hibah. Situasi teraman dalam APBD untuk belanja tidak terduga dipasang Rp 40 miliar.

Police brief dibuat untuk pemilihan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah tujuan yang diharapkan adanya pemilihan strategi penanggulangan baik dari semua bidang urusan,”ujarnya.

Lanjut dia, PD Dharma Santika sudah  memproduksi APD, disinfektan dan hand sanitizer yang mampu mengcover keperluan di kabupaten Tabanan serta menjualnya sampai keluar daerah ini merupakan inovasi yang baik.

Menjaga social distancing dan PSBB disosialisasikan oleh seluruh OPD dan Tabanan pertama kali untuk penggunaan masker di Bali. Dampak ekonomi dari policy brief yang dibuat adalah ketahanan ekonomi masyarakat baik berupa peningkatan usaha pertanian, pemberdayaan UMKM, pasar desa, pangan serasi berupa produksi dari hulu sampai hilir untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan jaminan keberlangsungan kehidupan petani.

Pengamanan jaminan jaringan sosial dalam pendataan penerima BLT. “Pengeksekusi anggaran harus digunakan secara bijaksana mengingat kedepan pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi dan kita harapkan pandemi wabah Covid-19 ini segera berakhir. (mp/ka)

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Please enter your comment!
    Please enter your name here