DPR Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat di Tengah Rencana PPKM Darurat 6 Minggu

13
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, saat Kunjungan Kerja ke Bandung, Jawa Barat. Foto: Nadya/Rni

JAKARTA, MEDIAPELANGI.com – Terkait adanya rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga menyiapkan langkah-langkah bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat ini paling terdampak Covid-19.

“Pertama belum dipastikan PPKM 6 minggu itu. Kalau sudah dipastikan, saya kira pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk kelas menengah-bawah. Tidak ada jalan lain kecuali bantuan sosial (bansos). Bansos pun saya berharapnya harus tunai. Subsidi upah harus dimulai lagi, bantuan tunai harus dimulai lagi,” kata Gus Muhaimin di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga:  Pemerintah Kembali Datangkan 21,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Sinovac

Saat mendampingi Gus Muhaimin, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tugas DPR RI adalah mengawasi sekaligus mengkaji kebijakan yang diambil pemerintah, untuk dilihat seberapa efektif perkembangannya.

“Ini kan Pemerintah terus mengkaji dan kita juga DPR melihat efektivitas daripada PPKM darurat ini, apakah angka penyebaran ini bisa menurun atau bisa ditekan, toh ternyata dalam waktu beberapa hari setelah PPKM diberlakukannya malah terus naik, ini kan harus ada skema yang begitu efektif apa yang harus diambil,” terang Cucun.

Cucun juga menambahkan, jika memang ada wacana untuk melakukan PPKM Darurat 6 minggu, pemerintah harus melakukan kajian yang matang, tentang bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan, dan beberapa sektor yang berhenti akibat adanya pandemi ini. Karena beberapa sektor esensial masih perlu melakukan pelayanan publik, namun terhenti atau terhambat karena adanya PPKM Darurat ini.

Baca Juga:  Satgas COVID-19: Syarat Perjalanan Disesuaikan dengan Ketentuan PPKM Level 1-4

“Makanya kalau ada wacana misalkan perpanjangan PPKM sampai nanti 6 minggu, ini harus ada kajian yang matang karena banyak penundaan yang timbul dari resiko WFH (work from home). Tapi dari sisi lain, bagaimana pemberlakuan PPKM darurat ini masih dapat menghidupkan di sektor-sektor yang masih bisa membangkitkan ekonomi,” tutupnya. (ndy/es)

Sumber: https://www.dpr.go.id/