Bangli,Mediapelangi.com-Masih terkatung-katungnya mutasi di Pemkab Bangli yang berimbas pada lowongnya sejumlah jabatan, kembali dipertanyakan oleh Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata. Sebelumnya, Kutha Parwata telah sempat menanyakan beberapa kali terkait belum dilakukannnya pengisian jabatan di Pemkab Bangli oleh eksekutif.
Ditemui, Kamis (05/10/2017) Kutha Parwata mengaku tidak mengetahui kendala terkait belum dilaksanakannya pengisian jabatan sesuai peraturan yang baru. Dirinya mengaku telah beberapa kali meminta eksekutif untuk segera melakukan pengisian jabatan, namun sampai sekarang belum bisa terlaksana. “Kalau dihitung-hitung kita telah tiga kali sempat mempertanyakan masalah mutasi ini dalam rapat kerja dengan eksekutif . Namun tidak ada respon, mutasi tetap belum ada kepastian,”ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, belum terlaksananya mutasi ini sedikitnya berimbas pada pelaksanaan program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada kesan OPD kebingungan dalam melaksanakan program, yang diduga imbas dari belum terlaksananya pengisian jabatan OPD sesuai struktur yang baru. “Saya mendapat informasi ada pejabat yang merangkap jabatan menjadi Plt. Bagaimana pejabat konsentrasi kalau membagi waktu di dua OPD,”tegasnya. Lanjut menghimbau agar Bupati segera melaksanakan pengisian jabatan yang lowong agar program pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing OPD bisa berjalan maksimal, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam melaksanakan tugas. “Didaerah lain pengisian sudah bisa dilaksankan begitu Perda diundangkan. Namun di Bangli justru belum dilaksanakan hingga sekarang, kita tidak tahu secara persis apa kendalanya,”ucapnya
Informasi yang berhasil dihimpun di Pemkab Bangli, ada sejumlah jabatan eslon II yang lowong, seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Bangli.Selain itu, jabatan di eslon III dan IV juga banyak yang kosong. Imbas darinya kekosongan ini, ada satu pejabat yang harus memangku dua jabatan. Hal ini tentu berpengaruh pada kinerja pejabat itu sendiri,sehingga memperlambat implementasi program.(*mp-eka-nt).
