Perbekel di Minta Transparan dalam Pencairan BLT Dana Desa

467
Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Made Subur SH

BULELENG, MEDIAPELANGI.com – Seluruh Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 129 desa se-Kabupaten Buleleng diminta untuk transparan kepada masyarakat sebelum menetapkan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dari Kementerian Desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Made Subur SH, ketika ditemui, Kamis (7/5/2020).

Transparan sebut Kadis Subur, ketika proses pendataan para calon penerima manfaat BLT DD sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan itu, paling tidak datanya harus memenuhi uji publik, sebelum nama warga penerima BLT itu ditetapkan, lalu dipasang di tempat umum atau di masing-masing balai banjar setempat.

Baca Juga:  Wabup Sanjaya Sembahyang di Pura Puseh Bale Agung dan Pura Dalem Kota Tabanan

“Ini penting diketahui. Kami minta seluruh Perbekel (kepala desa) dan BPD transparan. Datanya (penerima BLT DD) harus sesuai dengan data Satgas Covid di masing-masing desa. Harus memenuhi uji publlik. Ingat, pasang pengumuman, siapa warga mendapat BLT serta siapa yang mendapat PKH. Tujuannya tidak lain, agar tepat sasaran,” ungkap Kadis Subur.

Menurut Kadis Subur, pencairannya sudah dimulai pada bulan Mei 2020.

Imbuh dia, upaya ini dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak virus Corona (Covid-19).  Tak kalah pentingnya, penerima bantuan datanya tidak tumpang tindih.

“Jangan, kami tidak ingin nantinya ada data yang tumpang tindih. Misal, ada yang sudah dapat BLT DD, kemudian dapat lagi program PKH. Sekali lagi kami minta kepada Perbekel, bantuan harus tepat sasaran dan jangan berdasarkan kedekatan. Kami tidak ingin nantinya ada keluhan soal itu,” tegasnya.

Baca Juga:  Ketua TP PKK Ny Putri Koster Serahkan Bantuan Beras dan Masker Kain

Kadis Subur kembali menjelaskan, data calon penerima bantuan yang diinput itu harus digunakan sebaik-baiknya.

“Kami berharap, petugas melakukan pendataan benar-benar valid. Ya, jangan sampai hanya berpatokan kepada data lama. Misal, petugasnya malas turun. Nah, yang dipakai data 2015 lalu. Jangan, karena datanya harus up to date dan real (terbaru dan nyata) disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pasti, nantinya data per desa penerima bantuan pasti akan kita cross cek,” tandasnya.(mp/ar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here